November 15, 2008

Implikasi UU Pornografi – Belajar dari Inpres No. 14/1967

Baru saja reformasi bergulir sejak tahun 1998, tapi jalannya pun sudah tersendat-sendat dan akhirnya terpeleset, tersandung jatuh meninggalkan lebam-lebam di sekujur tubuh Ibu Pertiwi, Indonesia tercinta.

Salah satu sandungannya adalah disahkannya RUU Pornografi menjadi UU Pornografi oleh Rapat Paripurna DPR RI minus 2 fraksi : PDI-P & PDS, serta 2 anggota PG dari Bali, di tengah-tengah penolakan resmi oleh pemerintahan provinsi Bali & Sulawesi Utara (Sulut), beberapa aksi penolakan besar di DIY, NTT, dan ancaman keluarnya Papua Barat dari NKRI, serta aksi-aksi penolakan di beberapa wilayah dan kota-kota besar di Indonesia.

Salah satu alasan penolakan terhadap UU Pornografi ini adalah ketika UU ini secara jelas membenarkan pemerintah campur tangan dalam mengatur kehidupan pribadi atau gaya hidup seseorang. Jadi seorang manusia tidak lagi boleh “attach to his own culture,” tapi diatur oleh perundangan yang disetujui oleh sekelompok atau segelintir orang saja.

Jangan heran bahwa nantinya setiap warga negara Indonesia menjadi homogen life-stylenya. Dan ini adalah awal dari kehancuran Bhinneka Tunggal Ika, kehancuran dari Negara Kesatuan Indonesia yang sangat menghargai keberagaman dan pluralisme.

Dalam Sejarah Indonesia, kaum minoritas tionghoa pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana ada sebuah produk perundangan di jaman Orde Baru, Inpres No. 14/1967 dan turunannya (seperti Instrusi Mendagri No. 4555.2-360 ttg Penataan Klenteng & Surat Edaran Menpen No. 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 ttg. pelarangan penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan beraksara dan berbahasa Cina) yang “memaksa” masyarakat Tionghoa Indonesia untuk kehilangan identitas dirinya dan budayanya. Mereka “dipaksa” berasimilasi dalam budaya yang masih asing bagi mereka oleh perundangan yang juga dibuat oleh segelintir dan sekelompok orang yang kala itu berkuasa.

Walaupun beberapa orang yang berada di dalam kelompok itu juga adalah orang-orang Tionghoa yang lahir dan hidup di Indonesia, tapi mereka bukanlah representasi mutlak komunitas Tionghoa di Indonesia. Demikian pula, walaupun anggota DPR RI dipilih lewat pemilu, apakah mereka juga representasi mutlak seluruh masyarakat Indonesia sehingga bisa menelorkan sebuah aturan yang memaksa mengatur ulang seluruh budaya Indonesia lewat UU Pornografi? Rasanya sih tidak.

Selama 32 tahun, Inpres dan turunannya (termasuk keharusan mengurus SBKRI) ini berlaku di Indonesia, “menjauhkan” orang Tionghoa Indonesia dari budayanya sendiri. Apa yang terjadi pada hati dan perasaan orang-orang Tionghoa di Indonesia waktu itu? Saya rasa kita semua di Indonesia akan merasakan hal yang sama nantinya, bagaimana hidup kita sehari-hari akan “dipaksa” berubah budayanya, sesuai dengan perundangan yang disusupi unsur-unsur budaya asing tertentu. UU Pornografi seperti Inpres No.14/1967 adalah bentuk asimilasi budaya yang dipaksakan ….. Ini harus disadari, dan dihentikan sebelum “jatuh korban.”

Dari sejak awal krisis ekonomi 1997 di Asia (termasuk Indonesia) sampai dengan krisis keuangan dunia saat ini (2008), berapa banyak dana masyarakat Tionghoa Indonesia yang “diparkir” di Singapura, Hongkong, Australia, ataupun negara-negara lain? Konon jumlah dana tersebut mampu menggantikan seluruh fund “hot money” yang sering membuat pasar uang dan bursa berfluktuasi tak terkendali. Tapi kenapa masyarakat Tionghoa Indonesia tidak mau “memarkirkan” dana mereka kembali ke Indonesia?

Mereka merasa tidak aman berada di negeri di mana mereka dilahirkan karena mereka merasa tidak pernah diterima sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Semua terjadi karena implikasi dari penerapan Inpres No. 14/1967 dan turunannya selama 32 tahun masa Orde Baru, yang tanpa disadari telah terbentuk dalam benak alam bawah sadar orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dan karena inilah, maka Indonesia sekarang harus “mengemis” pada dunia international untuk menambal bolongnya Neraca Perdagangan lewat investasi atau pinjaman luar negeri yang semakin langka dan mahal.

Apakah dari pengalaman ini, UU Pornografi akan menghasilkan implikasi yang sama seperti Inpres No. 14/1967?

Ciri khas budaya Indonesia adalah keanekaragamannya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika UU Pornografi berupaya menyeragamkan budaya Indonesia, maka UU ini telah mengasingkan rakyat Indonesia dari budaya dan jati dirinya, persis seperti Inpres No. 14/1967 yang telah memaksa orang Tionghoa di Indonesia mengingkari budayanya sendiri.

Belajar dari Sejarah (bukan catatan sejarah saja) Inpres No. 14/1967 ini, maka UU Pornografi ini haruslah tidak berlaku di Indonesia karena menjauhkan & mengasingkan masyarakat Indonesia dari budayanya sendiri. Jadi jangan heran, ketika belum saja UU Pornografi ini berlaku, maka penolakannya terjadi di mana-mana, termasuk ancaman pemisahan dari NKRI. Semoga hal ini menyadarkan kita semua. (joehanes)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone