January 6, 2009

Praktek Bernegara yang Menuju Disintegrasi

Pulang kuliah Wisnu mencari pakdhe Jarkoni, dan langsung memberondongnya dengan berbagai pernyataan tajam.

 

Wisnu: Pakdhe, semakin lama saya semakin sadar banyak praktek bernegara kita saat ini secara tidak sadar mengarah ke disintegrasi, lihat contohnya pakdhe:

  1. Politik yang semestinya untuk mensejahterakan masyarakat, malah menjadi sumber disintegrasi, para pemimpin politik memanaskan suasana, dalam “pilkada” hampir selalu mengakibatkan daerah terbelah antara dua kubu.
  2. Kebijakan Otonomi Daerah yang disalahgunakan membuat negara seakan terkapling dalam beberapa bagian negara.
  3. Selanjutnya, sekolah publik yang seharusnya melebur berbagai ragam identitas, justru menimbulkan disintegrasi dengan adanya pihak yang kaya dan pihak yang miskin.
  4. Media sebagai pembawa pesan pun sering ditunggangi iklan yang mendorong sikap hidup mewah dengan berbagai luxury residence, vehicles and furnitues sehingga masyarakat pun terbelah antara yang ekonominya beruntung dan yang kurang beruntung. Dana masyarakat yang dapat dipakai untuk keperluan produktif yang berguna bagi masyarakat luas justru dipakai untuk keperluan pribadi yang konsumtif.

Mau dibawa ke mana negara ini pakdhe?

 

Pakdhe Jarkoni: Masih ada satu lagi hal yang peka yang belum kausebut Wisnu, praktek keagamaan pada masa kini pun memisahkan umat agama yang satu dengan umat yang lain. Bukankah itu pun memicu adanya disintegrasi juga. Pada waktu pakdhe masih kecil, perbedaan agama tidak menjadi masalah. Kalau mau bersatu mestinya semua anak bangsa sadar, kebijakan mana yang berpotensi mengarah ke disintegrasi dan mana yang bisa menjadi “perekat handal” NKRI.

 

Wisnu: Yang dapat dianggap sebagai perekat handal itu apa pakdhe? Bukankah negara kita terdiri dari beberapa ribu pulau, berbagai suku dan agama?

 

Pakdhe Jarkoni: Sebagai negara beribu pulau, kita membutuhkan perekat yang sangat kuat untuk mempersatukan sukubangsa-sukubangsa yang tinggal di sini. Dan, perekat itu, sebagaimana dipahami oleh Sir Stamford Raffles, adalah “budaya”. Para founding fathers bangsa ini memahami betul hal tersebut. Maka, sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mereka telah menentukan sebuah landasan yang kukuh untuk bernegara dan berbangsa. Landasan tersebut tidak hanya kultural, tetapi spiritual, itulah Pancasila. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menyampaikan secara tegas dan jelas bahwa Pancasila adalah “saripati budaya Nusantara”. Bila unggulan-unggulan atau puncak-puncak dari budaya setiap anak bangsa dikumpulkan, maka kita akan menemukan kelima nilai yang ada dalam Pancasila. Lima nilai itu bersifat universal dan dapat diterima oleh semua anak bangsa.

 

Wisnu: Maksud pakdhe apabila Pancasila, atau saripati budaya Nusantara itu menjiwai seluruh anak bangsa maka Indonesia tetap bersatu dan terselamatkan dari proses disintegrasi?

 

Pakdhe Jarkoni:  Betul Wisnu, dan Sistem Pemerintahan yang cocok bagi negara ini adalah sistem “kesatuan”. Kebhinekaan mesti diakui, bahkan diapresiasi, tetapi pengakuan itu, apresiasi itu mesti yang “mempersatukan” kita semua. Peningkatan rasa kebangsaan harus diupayakan misalnya dengan pengajaran sejarah dan kepahlawanan nasional, melalui bahasa, sastra, teater, film, musik maupun rirual kebangsaan seperti perayaan hari bersejarah. Namun yang penting adalah kebijakan negara yang mendukung kebangsaan, jangan mengabaikan masalah kebangsaan demi politik praktis.

 

Triwidodo

Januari 2009.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone