September 4, 2009

RUU HALAL PRODUKTIF????

Halal dan haram bisa memicu perhatian. Aneh ya manusia? Terutama mereka yang meributkan biasanya merasa sok suci. Mereka melebih-lebihkan yang sudah digariskan dalam kitab sucinya. Siapa pula mereka yang begitu gencar berbuat fatwa-fatwa halal/haram. Seakan-akan mereka bisa bertindak sebagai penjamin bahwa jika makanan sudah halal, konsumennya bisa masuk surge??? Hebat banget mereka!!

Dulu ketika Firaun memaksakan kehendak agar disembah seperti Tuhan, banyak manusia menolak. Sekarang, bukannya para alim ulama ini juga ingin memaksakan kehendaknya melalui undang-undang. Apa bedanya. Dua-duanya memaksakan kehendak. Satu tanpa undang-undang karena kekuasaannya memang absolute, maklum zaman kerajaan. Sedangkan para ulama melalui jalan undang-undang. Yang lucunya pemerintah seakan-akan tidak punya daya untuk menolak. Padahal jika ditelusuri seharunya undang-undang itu berlaku untuk umum. Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara agama. Jadi peraturan ataupun undang-undang juga harus bisa berlaku bagi semua. Bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jika ada undang-undang khusus untuk kelompok agama tertentu berarti sudah merupakan tindakan SARA. Inikah yang diinginkan pemerintah?? Begitu lemahkah pemerintah NKRI sehingga tidak mampu menolak suatu produk hukum yang jelas-jelas kontraproduktif??
Jelas-jelas ini sudah mencampur adukkan urusan agama dan pemerintahan. Apakah memang pemerintah hendak campur tangan semakin dalam dalam urusan keberagamaan seseorang??. Bukankah urusan beragama merupakan hubungan antara manusia dan Tuhan secara pribadi?? Mengapa mesti di atur lagi dengan menggunakan kekuasaan pemerintah? Bukankah seakan-akan peraturan pemerintah lebih berkuasa atau lebih tinggi dari kitab suci?. Dimana lagi privasi hubungan antara Tuhan dan hambanya?
Bukankah seorang pejabat sudah mengangkat sumpah sebelum menduduki jabatannya? Bahwa mereka sebagai pejabat pemerintah ataupun sebagai anggota DPR harus lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan golongan (agama) tertentu. Dengan menyimak hal ini sesungguhnya mereka yang sudah diangkat, baik sebagai anggota DPR maupun jabatan pemerintah sudah melanggar sumpah jabatan. Mereka bukan lagi pelayan yang mengedepankan kepentingan negara. Mengapa???

Masalah halal dan haram sama sekali tidak menyangkut kepentingan negara. Ini terkait urusan surga. Jelas-jelas mengutamakan kepentingan golongan. Keberpihakan ini jelas akan menimbulkan bibit disintegrasi. Mengapa para pejabat tidak juga belajar dengan seksama? Mana yang akan menjadi bibit disintegrasi, mana yang memperkuat integrasi. Benar-benar dull!! Bagi golongan mayoritas, perbuatan ini merupakan suatu tindakan sewenang-wenang. Selagi mereka punya golongan dalam jumlah besar mereka berlaku sok kuasa. Dianggap golongan lainnya tidak lagi ada. Bukankah ini sudah menodai kitab suci juga. Bukan suatu tindakan yang rahmattan lil alamin. Menimbulkan rasa tidak suka bagi golongan lain yang lebih minoritas.

Pernahkah golongan mayoritas berpikir, relakah jika suatu saat mereka adalah golongan minoritas diperlakukan demikian? Golongan ini berteriak dengan lantang ketika golongan mereka yang minoritas di negara tertentu diperlakukan tidak adil. Misal terhadap negara Perancis yang melarang penggunaan jilbab. Mereka protes. Tapi apa yang mereka perbuat ketika menjadi mayoritas. Munafik kan??? Inikah keadilan?? Atau hanya keadilan semu? Dimana letak apresiasi bagi kebhinekaan? Begini ada juga bagian golongan mayoritas yang menentang Pancasila. Alasannya Pancasila sudah gagal. Padahal penerapannya saja tidak bisa. Sila Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia. pantas kalau ada sebagian kelompok kecil golongan ini menentang Pancasila. Jelas merugikan mereka. Mengganggu kesewenang-wenangannya.

RUU Halal = kontraproduktif
Di saat pemerintah gencar-gencarnya menyusun UU Pangan untuk mendongkrak produktivitas pertanian, munculah RUU Halal. Banyak sudah menuai protes dari Kadin maupun pihak pengusaha. Bahkan besar kemungkinan menghambat pertumbuhan UMKM yang sedang gencar-gencarnya di galakkan pemerintah. Bisa dibayangkan. UMKM merupakan produk rumahan alias home industries. Sedangkan untuk mendapatkan produk halal diperlukan biaya sekitar 1-2 juta rupiah. Belum lagi prosedurnya yang lama dan ruwet. Pemeriksaan laboratorium juga harus dilakukan. Bukankah ini akan menjadikan kendala bagi perkembangan UMKM? Pertumbuhan UMKM sangat diperlukan bagi perekonomian negara. Semakain banyak UMKM yang tumbuh semakin kuat perekonomian rakyat. Basis UMKM adakalah kewirausahaan. Semakain besar pertumbuhan para wira usaha semakin kuat akar perekonomian negeri ini. Semakin tinggi pula daya tahan perekonomian menghadapi dampak krisis ekonomi. Bagaikan pohon dengan akar serabut yang lebih mampu bertahan ketimbang akar tunggang terhadap serangan angin topan. Dimana rasa kebangsaan para pengusung RUU Halal?
Belum lagi adanya kemungkinan tutupnya industri non halal yang memang diperuntukkan bagi non muslim. Jelas ini akan menimbulkan diskriminasi di display produk pangan di toko. Besar kemungkinan ada toko yang hanya bagi muslim. Apakah ini yang disebut kebhinekaan? Mereka yang mengaku muslim akan semakin arogan. Dan mereka tentu klaim bahwa agamaku lebih baik dari agamamu. Bukan kah ini yang selama ini jadi bibit pertengkaran. Merasa agamanya lebih baik. Padahal seorang tokoh lintas agama, Bapak Anand Krishna telah mengajukan solusi untuk mereduksi pertengkaran antar agama yang sekarang sering terjadi dengan cara tidak lagi menonjolkan bahwa agama ku lebih baik dari agama mu. Tapi dengan adanya peraturan tentang halal bagi produk pangan akan semakin mempertajam perbedaan. Satu langkah mundur bagi negara yang ber azaskan BHINEKA TUNGGAL IKA.
Jika RUU Halal disahkan dan besar kemungkinan menjadi mandatory. Bisa mengakibatkan beberapa perusahaan berkurang produksinya dan bangkrut. Jika demikian, pasti tutup. Implikasinya bertambah pengangguran. Terhambatnya pertumbuhan UKM juga akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Dimakankah letak urgensi dari peraturan halal? Apakah sudah ada penelitian bahwa pengkonsumsi halal lebih baik dalam membela negara dibandingkan pengkonsumsi non halal versi alim ulama????

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone